Infolamongan.id – Langkah diplomasi Indonesia di kancah internasional kembali mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari pengamat sejarah politik dan hukum asal Lamongan, Abdurrahman Bahrudin. Menyikapi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, Bahrudin menyambut baik komitmen Indonesia yang konsisten memperjuangkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dunia yang adil dan berkelanjutan.
Dalam keterangan resminya yang disampaikan kepada wartawan di Lamongan, Selasa (14/10/2025), Bahrudin menilai bahwa langkah diplomasi Prabowo ini tidak hanya sekadar rutinitas protokoler, melainkan sebuah tindakan strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan hak rakyat Palestina. “Indonesia tidak hanya menyuarakan kemanusiaan, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan pengakuan politik atas kedaulatan Palestina. Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang paling rasional dan damai,” ujar Bahrudin dengan penuh keyakinan.
Konteks KTT Perdamaian Gaza
KTT Perdamaian Gaza yang berlangsung di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir, merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri berbagai kepala negara dan organisasi internasional. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas penghentian perang dan penegakan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum ini bukanlah yang pertama kalinya Indonesia terlibat aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Sejarah mencatat, Indonesia memiliki track record yang kuat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui jalur diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Dalam KTT kali ini, Presiden Prabowo hadir langsung dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam misi kemanusiaan serta perdamaian dunia.
Amanat Konstitusi dan Peran Indonesia
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kehadiran Presiden di forum tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia terhadap perdamaian global. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara eksplisit menyerukan agar bangsa Indonesia turut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bahrudin, sebagai pengamat sejarah politik, mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang telah berulang kali menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. “Ini bukan sekadar masalah politik, tetapi lebih pada penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia,” tegas Bahrudin.
Solusi Dua Negara: Perspektif Historis dan Hukum
Sebagai pengamat sejarah dan hukum, Bahrudin memberikan analisis mendalam tentang pentingnya solusi dua negara. Menurutnya, pendekatan ini merupakan satu-satunya solusi yang realistis dan telah mendapat pengakuan internasional. “Secara historis, konflik Israel-Palestina sudah terlalu lama berlangsung. Solusi dua negara bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk menciptakan stabilitas regional dan global,” paparnya.
Bahrudin juga menekankan bahwa solusi dua negara telah mendapat legitimasi kuat melalui berbagai resolusi PBB, mulai dari Resolusi 181 pada tahun 1947 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina, hingga resolusi-resolusi terkini yang menegaskan hak Palestina untuk merdeka. “Indonesia konsisten mendukung resolusi-resolusi PBB ini, dan itu menunjukkan komitmen kita pada tatanan hukum internasional,” tambahnya.
Harapan untuk Dunia Islam dan Peran Indonesia
Lebih lanjut, Bahrudin menyampaikan harapannya agar kehadiran Indonesia di KTT Gaza tidak berhenti pada tataran diplomasi formal. Menurutnya, langkah diplomasi harus diikuti dengan tindakan konkret yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat Palestina. “Kita perlu melihat tindakan konkret, seperti misi kemanusiaan, bantuan medis, pendidikan, dan pengawasan terhadap implementasi kesepakatan perdamaian di lapangan,” ujar Bahrudin.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Bahrudin berharap Indonesia dapat menjadi jembatan bagi perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina. “Dari Lamongan, kami terus mendukung langkah Presiden dan berharap Indonesia menjadi jembatan bagi perdamaian dunia. Semangat diplomasi kemanusiaan ini harus dijaga,” tambahnya dengan penuh harap.
Dukungan dari Akar Rumput
Pernyataan dukungan dari Bahrudin yang disampaikan dari Lamongan ini merepresentasikan suara dari akar rumput yang mengapresiasi kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai seorang pengamat yang berasal dari daerah, Bahrudin menekankan pentingnya perspektif lokal dalam memahami isu-isu global. “Konflik Palestina bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat di daerah, termasuk di Lamongan. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perdamaian,” ujarnya.
Bahrudin juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap Palestina telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Lamongan. Berbagai aksi solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina secara rutin dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas keagamaan, lembaga pendidikan, hingga kelompok-kelompok masyarakat sipil.
Refleksi Nilai-Nilai Luhur Bangsa
Menurut Abdurrahman Bahrudin, partisipasi Indonesia dalam KTT Perdamaian Gaza mencerminkan amanat konstitusi sekaligus nilai luhur bangsa yang cinta damai. Komitmen terhadap solusi dua negara bukan hanya simbol politik, tetapi menjadi wujud nyata dari peran Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di Palestina.
“Bangsa Indonesia sejak awal berdiri telah memiliki komitmen kuat untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Dukungan terhadap Palestina adalah continuation dari komitmen historis tersebut,” jelas Bahrudin. Ia mengingatkan bahwa founding fathers Indonesia, terutama Bung Karno, telah meletakkan dasar-dasar politik luar negeri yang bebas aktif, dimana Indonesia tidak hanya menjaga kepentingan nasional tetapi juga aktif berkontribusi bagi perdamaian dunia.
Proyeksi Ke Depan
Ke depan, Bahrudin berharap agar komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina tidak hanya konsisten, tetapi juga semakin strategis dan efektif. Ia menyarankan beberapa langkah yang dapat diambil Indonesia, antara lain memperkuat diplomasi multilateral di berbagai forum internasional, meningkatkan bantuan kemanusiaan, serta memfasilitasi dialog antar pihak yang bertikai.
“Indonesia memiliki modal sosial yang kuat di dunia internasional. Kita dipercaya banyak pihak karena konsistensi dan netralitas kita. Ini harus kita optimalkan untuk mendorong proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Bahrudin.
Dukungan dari pengamat seperti Bahrudin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina tidak hanya didukung oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk intelektual dan akademisi di daerah. Ini membuktikan bahwa isu Palestina telah menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pemerintah hingga masyarakat sipil.
