Infolamongan.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional. Melalui serangkaian program konkret yang diarahkan pada pemenuhan gizi, perluasan akses pendidikan, dan pelatihan vokasi, pemerintah berupaya melakukan koreksi mendasar terhadap akar persoalan kemiskinan struktural sekaligus mempersiapkan bangsa Indonesia menyambut tantangan bonus demografi.
Pandangan ini disampaikan oleh Pengamat Sejarah Politik Hukum, Abdurrahman Bahrudin, dalam keterangannya di Lamongan, Sabtu (18/10/2025). Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintahan baru ini menunjukkan kesadaran bahwa manusia merupakan modal paling strategis bagi kemajuan bangsa.
Program Konkret: Dari Gizi hingga Pelatihan Kerja
Bahrudin menyoroti tiga program utama yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun SDM. Pertama, program makan bergizi gratis yang ditargetkan untuk anak-anak dalam usia pertumbuhan. Kedua, sekolah rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ketiga, program pelatihan kerja yang dirancang untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan industri.
“Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan pelatihan kerja adalah contoh kebijakan yang tidak hanya karitatif, tetapi produktif,” ujar Bahrudin. Ia menekankan bahwa program-program ini memiliki nilai strategis jangka panjang, berbeda dengan kebijakan karitatif yang bersifat sesaat.
Program makan bergizi gratis, menurutnya, merupakan investasi fundamental dalam membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. “Pemenuhan gizi di usia dini menentukan kualitas generasi kita 20 tahun mendatang. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan SDM Indonesia,” jelas Bahrudin.
Mengoreksi Kemiskinan Struktural
Lebih dari sekadar program bantuan, Bahrudin melihat kebijakan-kebijakan ini sebagai upaya strategis untuk mengoreksi kemiskinan struktural yang telah lama menjadi masalah kronis di Indonesia. “Pemerintah berusaha menyiapkan manusia Indonesia sejak dini agar daya saing nasional meningkat,” ujarnya.
Pendekatan ini, menurut Bahrudin, menyentuh akar persoalan dengan membuka akses mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat lapis bawah. “Program seperti sekolah rakyat dan pelatihan kerja adalah instrumen untuk memastikan masyarakat bawah tetap punya akses mobilitas sosial,” lanjutnya.
Dengan demikian, pemerintahan ini tidak hanya berfokus pada penanganan gejala kemiskinan, tetapi berupaya memutus mata rantai kemiskinan yang bersifat turun-temurun melalui intervensi di bidang pendidikan dan kapasitas manusia.
Menjawab Tantangan Bonus Demografi
Bahrudin juga menilai fokus pada pembangunan SDM ini merupakan jawaban tepat atas tantangan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam satu dekade mendatang. “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, bonus demografi bisa berubah jadi beban,” tegasnya.
Bonus demografi, yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif, hanya akan menjadi berkah jika disertai dengan peningkatan kualitas SDM. Tanpa persiapan yang matang, gelombang besar angkatan kerja justru berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi.
“Program pelatihan kerja yang masif dan terarah adalah kunci untuk mengubah potensi demografi ini menjadi aset produktif. Kita butuh terobosan besar-besaran dalam sistem pelatihan vokasi kita,” papar Bahrudin.
Perubahan Paradigma Pembangunan
Yang paling mendasar dari kebijakan pemerintahan baru ini, menurut Bahrudin, adalah perubahan paradigma pembangunan yang selama ini terlalu berat pada infrastruktur fisik. “Bertahun-tahun kita sibuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, itu penting. Tapi manusia harus lebih dulu diperbaiki kapasitasnya,” ujarnya.
Perubahan orientasi ini menandai babak baru dalam strategi pembangunan nasional. “Pemerintahan ini tampaknya memahami bahwa SDM adalah modal paling strategis bangsa,” tegas Bahrudin.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan paradigma ini perlu diikuti dengan konsistensi implementasi dan alokasi anggaran yang memadai. “Pembangunan SDM butuh konsistensi dan kesabaran karena hasilnya tidak instan. Butuh komitmen politik yang kuat untuk mempertahankan fokus ini,” tambahnya.
Membangun Ekosistem Terpadu
Dalam pandangannya, pemerintah juga telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun ekosistem terpadu untuk mendukung pembangunan SDM. “Pemerintah disebut akan memperkuat ekosistem pendukung, mulai dari dunia pendidikan hingga kolaborasi dengan industri untuk absorpsi tenaga kerja terlatih,” ujar Bahrudin.
Pendekatan ekosistem ini mencakup penciptaan sinergi antara lembaga pendidikan, pelatihan vokasi, dan dunia industri. Dengan demikian, lulusan program pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan, tetapi juga langsung terserap oleh pasar kerja.
“Kolaborasi dengan industri sangat krusial untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini akan mengurangi mismatch antara supply dan demand tenaga kerja,” jelas Bahrudin.
Arah Kebijakan yang Terukur
Bahrudin menilai tahap awal pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam sektor pembangunan manusia. “Dalam pandangannya, tahap awal pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam sektor manusia,” ujarnya.
Kejelasan arah kebijakan ini tercermin dari program-program yang tidak hanya populis, tetapi juga memiliki dampak strategis jangka panjang. “Yang kita lihat saat ini adalah kebijakan yang terukur, dengan target yang jelas, dan dampak yang dapat dievaluasi,” kata Bahrudin.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan program-program ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat lapangan. “Tantangan terbesarnya adalah memastikan program ini sampai tepat sasaran dan tidak tergerus oleh birokrasi yang berbelit,” pungkasnya.
Penutup: Investasi untuk Masa Depan
Fokus pemerintahan Prabowo-Gibran pada pembangunan SDM melalui program-program konkret merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, pemerintah berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Seperti dikemukakan Bahrudin, pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi terutama berorientasi pada penyiapan bangsa Indonesia menghadapi tantangan masa depan. Keberhasilan implementasi program-program ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengoptimalkan bonus demografi dan menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global.
Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, komitmen politik yang kuat, dan sistem monitoring yang ketat untuk memastikan program-program tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dengan demikian, investasi pada manusia hari ini akan berbuah menjadi kemajuan bangsa di masa depan.
