Infolamongan.id – Sebuah langkah strategis menuju penguatan poros maritim Indonesia tengah dirajut di pesisir utara Lamongan. Pada Kamis (23/10/2025), Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan Paciran menjadi pusat perhatian, menyambut kunjungan kerja tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia. Kunjungan ini didampingi secara langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamongan, menandakan pentingnya agenda ini dari aspek pertahanan, keamanan, dan pembangunan ekonomi regional.
Agenda utama kunjungan ini adalah mendorong percepatan penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai pintu perdagangan dan karantina nasional. Sebuah status yang tidak hanya akan mengubah peta logistik di Jawa Timur, tetapi juga membuka babak baru kemakmuran bagi masyarakat pesisir Lamongan dan sekitarnya.
Sinergi Tiga Pilar: Polkam, TNI, dan Pemerintah Daerah
Kehadiran tim Kemenko Polkam yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang Pertahanan pada Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kolonel Inf Heri Budi Purnomo, menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah pusat. Persoalan pelabuhan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai urusan ekonomi, tetapi juga melalui lensa kedaulatan, pertahanan, dan tata ruang strategis nasional.
Pendampingan oleh Dandim 0812 Lamongan dan Kapolres Lamongan dalam forum ini memiliki makna mendalam. Ini menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Pakis juga merupakan masalah ketahanan wilayah. Kehadiran TNI-Polri memastikan bahwa aspek keamanan pelayaran, pengawasan lalu lintas barang, dan stabilitas kawasan industri di sekitarnya telah menjadi pertimbangan utama. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir mendampingi, melengkapi trilogi kepemimpinan daerah yang solid, mencerminkan keselarasan antara visi pusat dan komitmen daerah.
Misi Kemenko Polkam: Memastikan Kesiapan dan Mempercepat Realisasi
Kolonel Inf Heri Budi Purnomo dengan tegas menyatakan tujuan dari kunjungan lapangan ini. “Kami melakukan koordinasi dan pemantauan lapangan agar proses penetapannya dapat segera terealisasi,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak ingin proses birokrasi berjalan lambat. Mereka turun langsung untuk memastikan bahwa semua persyaratan teknis dari Badan Karantina Indonesia telah terpenuhi, sehingga penetapan sebagai pelabuhan nasional dapat segera dikeluarkan.
Fokus pada aspek karantina mengindikasikan visi jangka panjang. Pelabuhan Tanjung Pakis tidak hanya direncanakan sebagai tempat bongkar muat barang biasa, tetapi sebagai gerbang pertama yang mengawal masuknya komoditas dengan standar keamanan hayati yang ketat.
Analisis Keunggulan Strategis Pelabuhan Tanjung Pakis
Apa yang membuat Pelabuhan Tanjung Pakis begitu istimewa hingga menarik perhatian Kemenko Polkam? Kolonel Heri Budi Purnomo memberikan analisisnya. “Pelabuhan yang berlokasi di Desa Kemantren ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan kawasan industri dan sentra perikanan di pesisir utara Jawa Timur, sehingga berpotensi memperkuat rantai logistik nasional.”
Berikut adalah penjabaran keunggulan strategis tersebut:
-
Proximity to Industrial and Fishery Hubs: Letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri dan sentra perikanan adalah nilai jual utama. Hal ini akan memangkas biaya logistik dan waktu distribusi bagi industri di Lamongan dan sekitarnya. Hasil perikanan tangkapan nelayan dapat langsung didistribusikan dengan lebih efisien, menjaga kualitas dan kesegaran produk.
-
Pendorong Rantai Logistik Nasional: Dengan menjadi bagian dari rantai logistik nasional, Pelabuhan Tanjung Pakis akan terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya. Ini akan memudahkan arus distribusi barang dari dan ke wilayah Indonesia Timur, serta meningkatkan konektivitas perdagangan antar-pulau.
-
Peringan Beban Pelabuhan Utama: Sebagaimana disampaikan dalam kunjungan, “Keberadaan pelabuhan itu juga berpotensi mengurangi kepadatan di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak.” Ini adalah solusi untuk mengatasi over-capacity yang selama ini dialami oleh dua pelabuhan utama di Jawa Timur tersebut. Pelabuhan Tanjung Pakis dapat menjadi rute alternatif yang efektif bagi arus barang dari wilayah utara seperti Lamongan, Tuban, bahkan Rembang.
Visi Bupati Lamongan: Siap Memperkuat Rantai Logistik dan Ekonomi Pesisir
Merespon langkah pemerintah pusat, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau Pak Yes, menyampaikan komitmen penuh. “Kami siap memperkuat peran dalam rantai logistik nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir,” deklarasinya.
Pernyataan ini mengandung dua agenda besar Pemkab Lamongan. Pertama, mempersiapkan infrastruktur pendukung dan regulasi yang memudahkan operasional pelabuhan. Kedua, yang tak kalah penting, adalah memastikan bahwa geliat ekonomi dari pelabuhan ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat pesisir setempat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pengembangan industri hilir berbasis hasil laut.
Fungsi Strategis sebagai Gerbang Karantina Nasional
Proyeksi Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai gerbang karantina untuk Hama dan Penyakit Hewan (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) menempatkannya pada posisi yang sangat krusial. Fungsi ini adalah penjaga gawang bagi keamanan hayati Indonesia.
Dengan menjadi pintu karantina, setiap komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang masuk melalui pelabuhan ini akan melalui pemeriksaan yang ketat. Ini melindungi sumber daya alam dan sektor produktif Indonesia dari wabah penyakit dan hama asing yang dapat merugikan ekonomi nasional miliaran rupiah. Status ini juga akan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap produk-produk yang diekspor melalui Lamongan.
Kesiapan Teknis: Standar Internasional ISPS Code
Sebuah sinyal sangat positif adalah pemenuhan Pelabuhan Tanjung Pakis terhadap International Standard for Port Security (ISPS) Code. Standar internasional ini berkaitan dengan keamanan dan proteksi fasilitas pelabuhan dari ancaman terorisme dan aksi kriminal lainnya. Pemenuhan ISPS Code adalah prasyarat mutlak bagi sebuah pelabuhan untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Ini membuktikan bahwa Lamongan serius dan telah mempersiapkan segalanya dengan matang.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Ditunggu-tunggu
Penguatan status Pelabuhan Tanjung Pakis diyakini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan dampak berantai yang luas:
-
Penciptaan Lapangan Kerja: Mulai dari tenaga bongkar muat, logistik, administrasi, hingga jasa karantina akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.
-
Bangkitnya Industri Pendukung: Akan tumbuh usaha-usaha seperti gudang penyimpanan (cold storage), bengkel perbaikan kapal, transportasi darat, dan jasa kepelabuhanan lainnya.
-
Peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan: Dengan akses ekspor yang lebih mudah dan biaya logistik yang turun, harga jual produk perikanan dan pertanian dari Lamongan diharapkan dapat lebih kompetitif.
-
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Geliat ekonomi tidak hanya berpusat di kota, tetapi akan menyebar sepanjang pesisir Lamongan, membawa kesejahteraan yang lebih merata.
Sebuah Langkah Menuju Kemakmuran Maritim Lamongan
Kunjungan kerja Kemenko Polkam yang didampingi Forkopimda Lamongan ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah sebuah komitmen politik dan strategis untuk mewujudkan Lamongan sebagai simpul logistik dan perdagangan baru di peta maritim Indonesia. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, dari pusat hingga daerah, dari sipil hingga militer, Pelabuhan Tanjung Pakis telah bersiap untuk membuka lembaran baru: menjadi mercusuar kemakmuran yang menyinari perekonomian pesisir dan menguatkan kedaulatan logistik nasional.
