Infolamongan.id – Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Selasa (21/10/2025) lalu diwarnai oleh diskusi yang substantif dan visioner. Dalam agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan yang diwakili oleh Bupati Yuhronur Efendi, menyampaikan respons yang komprehensif dan berorientasi masa depan. Tidak sekadar menjawab pertanyaan teknis, forum ini menjadi panggung strategis bagi Pemkab untuk memaparkan peta jalan pembangunan Lamongan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Bupati Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menegaskan bahwa filosofi utama yang mendasari penyusunan APBD 2026 adalah kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan publik (public needs oriented policy). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat project-based menuju people-based.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam setiap program pembangunan senantiasa mengedepankan public needs oriented policy, dengan fokus utama pada urusan wajib yang dimandatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah,” tutur Bupati dengan tegas. Pernyataan ini menjadi kompas yang jelas: setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak langsung dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berpegang pada koridor hukum dan tugas pokok pemerintah daerah.
Penguatan Fiskal: Fondasi Kokoh untuk Pembangunan Berkelanjutan
Menanggapi berbagai kekhawatiran fraksi-fraksi mengenai ketahanan fiskal, Pemkab Lamongan tidak menampik tantangan yang ada. Namun, yang disampaikan adalah sebuah rencana yang konkret dan multi-segi untuk memperkuat pondasi keuangan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa strategi utama:
-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemkab akan melakukan pendalaman dan perluasan basis pajak dan retribusi daerah dengan pendekatan yang lebih profesional dan data-driven. Ini bukan berarti menaikkan tarif secara membebani, melainkan lebih pada memperluas jangkauan, memastikan kepatuhan, dan menutup celah-celah kebocoran potensi pendapatan.
-
Optimalisasi Aset Daerah: Aset-aset milik daerah, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lainnya, akan dikelola secara lebih optimal untuk menghasilkan nilai ekonomi tambahan. Hal ini dapat berupa pemanfaatan aset yang kurang produktif untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau kerja sama dengan pihak swasta yang menguntungkan.
-
Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): BUMD diposisikan sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi daerah. Penguatan yang dimaksud mencakup restrukturisasi manajemen, penambahan modal, dan diversifikasi usaha yang sehat agar BUMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan sekaligus melayani kebutuhan masyarakat.
-
Percepatan Digitalisasi: Transformasi digital menjadi kunci dalam kedua aspek ini. Digitalisasi tata kelola keuangan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sementara digitalisasi pelayanan publik akan mempermudah masyarakat sekaligus menciptakan data yang akurat untuk perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Pendidikan Berkualitas dan Merata: Investasi Jangka Panjang bagi Generasi Penerus
Di bidang pendidikan, Pak Yes menegaskan komitmennya pada program prioritas “Pendidikan Berkualitas”. Program Reformasi Pendidikan Nasional (Perintis), yang memberikan pendidikan gratis bagi keluarga kurang sejahtera, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Namun, yang lebih penting adalah pendekatan yang digunakan, yaitu Result-Based Budgeting (RBB) atau penganggaran berbasis kinerja.
Dengan pendekatan RBB, alokasi dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tidak lagi didasarkan pada permintaan belaka, tetapi pada hasil yang ingin dicapai. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan nilai ujian, penurunan angka putus sekolah, atau peningkatan kompetensi guru. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan secara bertahap, merata, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang lebar antara sekolah di pusat kota dan di daerah pelosok.
Komitmen pada Kesehatan: Dari Akses hingga Keadilan Sosial
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang mendukung komitmen pemerataan layanan kesehatan. Dukungan politik dari DPRD ini sangat krusial untuk mewujudkan program prioritas “Lamongan Sehat”. Arah kebijakan kesehatan di APBD 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik puskesmas atau penambahan alat kesehatan, tetapi menekankan tiga pilar utama: akses, mutu, dan keadilan sosial.
Ini berarti anggaran kesehatan akan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap warga Lamongan, di mana pun mereka berada, dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa kesulitan. Selain itu, kualitas layanan tersebut harus terus ditingkatkan, dan yang tak kalah penting, harus terdistribusi secara adil sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan pun mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.
Penguatan Ekonomi Kerakyatan: Membidik Generasi Muda dan Sektor Riil
Pemkab Lamongan menyadari bahwa penguatan ekonomi tidak bisa mengandalkan sektor konsumtif semata. Untuk itu, APBD 2026 akan lebih agresif dalam menumbuhkan wirausaha muda melalui dua program andalan: Young Entrepreneur Success (YES) dan Megapreneur.
Program YES kemungkinan besar akan menyasar para lulusan baru atau mahasiswa dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses permodalan awal. Sementara Megapreneur mungkin ditujukan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah berjalan untuk naik kelas melalui digitalisasi, akses pasar yang lebih luas, dan inovasi produk. Dukungan digitalisasi dalam program ini menjadi kunci, mengingat pasar digital telah menjadi tulang punggung ekonomi modern.
Ketahanan Pangan: Dari Regenerasi hingga Teknologi
Menanggapi harapan Fraksi Partai Golkar, Pak Yes menyampaikan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan di APBD 2026 akan lebih terpadu dan visioner. Kebijakan ini tidak lagi sekadar berfokus pada produksi, tetapi pada penguatan seluruh mata rantai nilai (value chain) pertanian, perikanan, dan peternakan.
Beberapa poin kuncinya adalah:
-
Penguatan Kelembagaan Petani, Nelayan, dan Peternak: Dengan kelembagaan yang kuat, posisi tawar mereka di pasar akan meningkat.
-
Regenerasi Petani: Isu kritis yang dihadapi sektor pertanian adalah minimnya minat generasi muda. Program khusus akan dirancang untuk menarik minat kaum muda dengan menunjukkan bahwa bertani adalah profesi yang modern dan menjanjikan.
-
Pertanian Ramah Lingkungan dan Smart Farming: Lamongan mulai bertransisi ke pertanian presisi yang menggunakan teknologi untuk efisiensi air, pupuk, dan pestisida, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
-
Diversifikasi Pangan: Mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengembangkan sumber pangan lokal lainnya untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih beragam dan sehat.
Kesimpulan: APBD 2026 sebagai Kontrak Sosial untuk Kemajuan Lamongan
Jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini telah melukiskan gambaran yang jelas tentang Lamongan masa depan. APBD 2026 tidak dirancang sebagai dokumen anggaran semata, melainkan sebagai sebuah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Ia adalah instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis data dan kinerja, serta berkelanjutan.
Dengan fokus pada penguatan fiskal, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan ketahanan pangan yang modern, Pemkab Lamongan di bawah kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi menunjukkan keseriusannya untuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun manusia dan peradaban Lamongan yang lebih sejahtera dan mandiri di masa depan.
