Infolamongan.id – Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan pembentukan kementerian baru yang diberi nama Kementerian Penerimaan Negara. Rencana tersebut diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Presiden, Hashim S. Djojohadikusumo, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Dalam pernyataannya, Hashim menjelaskan bahwa kementerian ini akan bertugas untuk menangani berbagai aspek penerimaan negara, mulai dari sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi potensi kebocoran anggaran. “Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penerimaan negara agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Anggito Abimanyu Diproyeksikan sebagai Menteri
Hashim juga mengungkapkan bahwa jabatan Menteri Penerimaan Negara kemungkinan besar akan diemban oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Anggito dikenal memiliki pengalaman luas di bidang keuangan dan kebijakan publik, sehingga dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin kementerian baru ini.
“Pak Anggito memiliki rekam jejak yang sangat baik di bidang keuangan negara. Kami yakin beliau mampu mengemban tugas ini dengan profesional dan memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki penerimaan negara,” tambah Hashim.
Fokus pada Perbaikan Sistem dan Efisiensi
Kementerian Penerimaan Negara nantinya akan diberi mandat khusus untuk melakukan reformasi sistem perpajakan dan cukai. Selain itu, kementerian ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah kebocoran anggaran yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara.
“Reformasi ini tidak hanya tentang meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran,” jelas Hashim.
Tanggapan Publik dan Pengamat
Rencana ini mendapat perhatian luas dari publik dan pengamat ekonomi. Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah pembentukan kementerian baru ini akan menambah beban birokrasi di tengah tantangan efisiensi pemerintahan.
Jika rencana ini terealisasi, Indonesia akan memiliki struktur baru dalam pemerintahan yang berfokus khusus pada penerimaan negara, sebuah langkah yang jarang ditemui di negara lain.
Dengan segala rencana dan tantangan yang ada, masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk mewujudkan reformasi ini. Akankah Kementerian Penerimaan Negara menjadi kunci dalam memperbaiki pengelolaan keuangan Indonesia? Waktu yang akan menjawab.
