Infolamongan.id – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini dinilai dapat memperparah inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlebar ketimpangan ekonomi.
Sejak diumumkannya rencana kenaikan PPN, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Kenaikan ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil yang harus menanggung biaya operasional lebih besar.
Inflasi Semakin Tinggi
Ekonom memperkirakan bahwa kenaikan PPN akan langsung berdampak pada laju inflasi, yang saat ini sudah berada di kisaran 4,5%. Dengan kenaikan PPN, inflasi diproyeksikan meningkat hingga menyentuh angka 5-6% pada tahun mendatang, yang akan semakin membebani masyarakat.
“Setiap kenaikan pajak konsumsi pasti langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama pada kebutuhan sehari-hari. Dengan PPN 12%, harga barang akan otomatis melonjak dan memicu efek domino pada inflasi,” ujar seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Gaji Tidak Naik, Beban Hidup Bertambah
Di sisi lain, mayoritas karyawan di Indonesia menghadapi stagnasi penghasilan. Gaji yang tidak naik seiring dengan inflasi membuat daya beli terus menurun. Buruh dan pekerja sektor informal menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kebijakan ini.
“Saya sudah dua tahun gaji tidak naik, sementara harga barang terus naik. Kalau PPN jadi 12%, kami makin sulit bertahan,” keluh Rina, seorang karyawan swasta di Jakarta.
Kondisi ini diperparah oleh naiknya biaya kebutuhan pokok seperti pangan, listrik, dan transportasi. Banyak keluarga kini harus mengurangi pengeluaran atau mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Potensi Krisis Sosial dan Ekonomi
Para pengamat juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Dengan pendapatan mayoritas masyarakat yang tidak mengalami kenaikan, konsumsi rumah tangga—kontributor utama perekonomian Indonesia—terancam melemah, memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Serikat pekerja telah menyerukan penolakan terhadap kebijakan ini, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap masyarakat kecil.
“Pemerintah harus mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil. Kenaikan PPN 12% hanya akan menambah beban hidup masyarakat yang sudah kesulitan,” ujar seorang aktivis buruh dalam konferensi pers di Jakarta.
Solusi yang Ditunggu
Di tengah polemik ini, masyarakat menunggu langkah pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan upaya melindungi rakyat kecil. Kenaikan PPN tanpa diimbangi kebijakan pendukung seperti subsidi atau insentif bagi pelaku usaha kecil hanya akan memperburuk ketimpangan ekonomi dan meningkatkan tekanan sosial.
Dengan situasi ini, banyak pihak berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN, agar tidak menciptakan beban tambahan di tengah ekonomi yang masih rentan.
