Infolamongan.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Lamongan menyuarakan kritik keras terhadap komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang dinilai terlalu besar tersedot untuk belanja operasional dan perjalanan dinas.
Dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Lamongan pada Senin (21/04/2025), PMII menyampaikan keresahan masyarakat atas minimnya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi rakyat.
Menurut data yang disampaikan PMII, total APBD Lamongan tahun 2025 mencapai Rp 3,250 triliun, namun hampir 70 persen anggaran tersebut habis terserap di pos Operational Expenditure (OPEX) dan perjalanan dinas (perdin) aparatur pemerintah.
Melanggar Batas Ideal Sesuai UU Keuangan Pusat-Daerah
Ketua Umum PC PMII Lamongan, Maulana Rohis Putra, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa komposisi belanja pegawai dan operasional dalam APBD tersebut tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Berdasarkan UU tersebut, seharusnya belanja pegawai maksimal hanya 30%, dan minimal 40% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kenyataannya, belanja pegawai di Lamongan melebihi batas 30%,” ungkap Maulana Rohis.
Ia juga menekankan bahwa APBD sejatinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga penggunaannya pun harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya untuk kebutuhan birokrasi.
Desak Transparansi dan Reorientasi Anggaran
PMII Lamongan mendesak agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih transparan dalam menyusun dan mempublikasikan anggaran, serta mereorientasi penggunaan APBD agar lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kami tidak anti pada belanja operasional, tapi harus ada porsi yang adil. Infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus jadi prioritas utama,” tambah Rohis.
Audiensi ini berlangsung terbuka dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi. PMII juga menyerahkan dokumen hasil kajian mereka terkait komposisi APBD kepada pimpinan dewan sebagai bahan evaluasi.
Suara Mahasiswa untuk Pemerintahan yang Lebih Berkeadilan
Langkah PMII Lamongan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi mahasiswa tersebut dalam mengawal kebijakan publik di daerah. Mereka bertekad untuk terus menjadi corong aspirasi masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan anggaran daerah.
“APBD bukan milik segelintir orang. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat, kembali untuk rakyat,” tutup Ketua Umum PMII Lamongan.
