Infolamongan.id – Mulai awal tahun depan, tepatnya 5 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan dua pungutan pajak baru terkait kendaraan bermotor. Dua pungutan baru tersebut adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen merupakan istilah untuk pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu yang ditambahkan ke pajak pokok. Dalam konteks ini, opsen diterapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan diberlakukannya kebijakan ini, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor perlu memperhatikan perubahan besaran pajak yang akan mereka bayar.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah menargetkan agar tambahan opsen pajak ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, memperbaiki layanan publik, serta mendorong keberlanjutan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, opsen PKB dan BBNKB menjadi salah satu mekanisme untuk memberikan porsi pendapatan lebih besar kepada pemerintah daerah. Opsen ini diharapkan dapat membantu daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, penerapan kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
Pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu kebijakan baru yang menuai beragam respons dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Namun, ada pula kekhawatiran terkait beban pajak tambahan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
Kebijakan ini juga memerlukan sosialisasi yang menyeluruh untuk memastikan masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pengenaan opsen. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai besaran opsen, penggunaannya, serta manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan sistem administrasi yang mendukung penerapan opsen ini agar tidak menimbulkan kendala teknis dalam proses pembayaran pajak. Keberhasilan kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung.
Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi ini. Informasi detail terkait besaran opsen dan tata cara pembayaran diharapkan dapat segera diumumkan oleh pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada wajib pajak.
Dengan diberlakukannya opsen PKB dan BBNKB, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Meski demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil pungutan opsen menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat hubungan fiskal pusat-daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
